//

Sejarah Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara

  • Bagikan


Gambar: nusantarabicara.id

Bunyi lengkap dari ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis  oleh Mpu Tantular pada abad   XIV di masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut, Mpu Tantular  menulis “Rwaneka   dhatu winuwus Buddha Wisma, Bhineki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan siwatatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa” 

Ungkapan dalam bahasa jawa kuno tersebut, secara harfiah   mengandung arti Bhinneka (beragam), Tunggal (satu), Ika (itu). Doktrin yang bercorak teologis ini semula dimaksudkan agar agama budha (Jina) dan agama Hindu (Siwa) dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis,  sebab hakikat kebenaran yang terkandung   dalam ajaran keduanya adalah tunggal (satu). Mpu Tantular sendiri adalah penganut Budha Tantrayana, tetapi merasa aman hidup dalam Kerajaan Majapahit yang lebih bercorak Hindu (Ma`arif A. Syafii, 2011). 

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan  terbatas antara Muhammad Yamin, Bung Karno, I Gusti Bagus Sugriwa  dalam sidang BPUPKI sekitar dua setengah bulan sebelum proklamasi. Bahkan Bung Hatta sendiri mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan  Bung Karno setelah Indonesia Merdeka. Setelah beberapa tahun kemudian ketika Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya.

Secara resmi lambang tersebut dipakai dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin Bung Hatta pada 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang dibuat  oleh  Sultan Hamid II (1913-1978). Dalam sidang tersebut  muncul  beberapa  usulan lambang negara, kemudian yang dipilih  adalah usulan yang dibuat oleh  Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin, dan akhirnya usulan Sultan Hamid yang ditetapkan.

Tulisan Mpu Tantular tersebut oleh para pendiri bangsa diberikan penafsiran baru karena dinilai relevan dengan keperluan strategis bangunan Indonesia merdeka yang terdiri dari beragam agama, kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa dan budaya. Dasar pemikiran tersebut menjadikan semboyan “keramat” ini terpampang melengkung dalam cengkraman kedua kaki Burung Garuda. Burung Garuda dalam mitologi Hindu adalah kendaraan ( wahana)  Dewa Wishnu (Ma`arif A. Syafii, 2011). 

Terkait denga semboyan yang ditulis Mpu Tantular, dapat diketahui   bahwa wawasan pemikiran pujangga besar yang hidup di zaman Kerajaan Majapahit ini, terbukti melompat jauh ke depan. Nyatanya, semboyan tersebut hingga sekarang masih relevan terhadap perkembangan bangsa, negara, dan bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global. Dan kekawin sutasoma yang semula dipersembahkan kepada Raja Rajasanegara (Hayam Wuruk) adalah hasil perenungan dan kristalisasi pemikiran panjang, setidaknya membutuhkan waktu satu dasawarsa ( Sepuluh tahun) sedangkan Kekawin maksudnya adalah pembacaan ayat-ayat suci dalam agam Hindu-Budha. Kitab yang ditulis Mpu Tantular sekitar 1350-an tahun, tujuh abad yang silam, ternyata diantara isi pesannya bergulir dalam proses membingkai negara baru Indonesia (Ma`arif A. Syafii, 2011). 

Dalam proses perumusan Konstitusi indonesia, jasa Muh. Yamin harus dicatat sebagai tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sesanti negara. Muh. Yamin sebagai tokoh kebudayaan dan bahasa memang dikenal sudah lama bersentuhan   dengan segala hal yang berkenaan dengan kebesaran Majapahit (Prabaswara, I Made, 2003). Konon, di sela-sela Sidang BPUPKI antara Mei-Juni 1945, Muh. Yamin menyebut-nyebut ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu sendirian. Namun I Gusti Bagus Sugriwa (temannya dari Buleleng) yang duduk di sampingnya sontak menyambut sambungan ungkapan itu dengan “tan hana dharma mangrwa.” sambungan spontan ini di samping menyenangkan Muh. Yamin, sekaligus menunjukkan bahwa di Bali ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu masih hidup dan dipelajari orang. Meskipun Kitab Sutasoma ditulis oleh  sastrawan Budha, pengaruhnya cukup besar di lingkungan masyarakat intelektual Hindu Bali.

Para pendiri bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam tampaknya cukup toleran untuk menerima warisan Mpu Tantular tersebut. Sikap toleran ini merupakan watak dasar suku-suku bangsa di Indonesia yang telah mengenal beragam agama, kepercayaan dan tradisi, jauh sebelum Islam datang ke Nusantara. Sekalipun dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke XV, pengaruh Hindu-Budha secara politik sudah sangat melemah, namun secara kultural pengaruh tersebut tetap lestari sampai hari ini (Ma`arif A. Syafii, 2011). 

Referensi: Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, cetakan 2019



Source link

DMCA.com Protection Status
  • Bagikan