Sejarah Konstitusi Indonesia, Periode 18 Agustus 1945 hingga Sekarang

  • Bagikan


Pixabay.com/succo

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Peranan konstitusi menjadi sangat sentral karena dijadikan sebagai sumber rujukan dalam merumuskan ketentuan-ketentuan lain dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan Konstitusi Indonesia dari zaman ke zaman telah mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari beberapa jenis periode pemberlakuan konstitusi berikut ini:

1. Periode Undang-Undang Dasar 1945 ( 18 Agustus 1945)

Pembahasan Undang-undang Dasar dilakukan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang pertama dilakukan pada tanggal 2 Mei – 1 Juni 1945, dan sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Sidang pertama  dibahas tentang  dasar negara sedangkan pembahasan rancangan undang-undang   dilakukan pada sidang kedua. Pada sidang kedua terebut, dibentuklah panitia hukum dasar yang bertugas membuat rancangan  undang-undang dasar, dan beranggotakan   19 orang yang diketuai  oleh Ir. Soekarno.

Panitia tersebut kemudian membentuk panitia kecil yang beranggotakan sebanyak tujuh orang, yakni Prof. Dr Soepomo (Ketua), Mr. Wongsonegoro, R. Sukardjo, Mr. A. Maramis, Mr.R. Pandji Singgih, H.Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Panitia ini bertugas membuat rumusan rancangan undang-undang dasar. Alhasil pada tanggal 13 Juli 1945,  panitia ini selesai melaksanakan tugasnya dan memberikan laporan tentang rancangan yang telah dibuat. Rumusan tersebut pun disetujui oleh BPUPKI sebagai rancangan undang-undang dasar pada tanggal 17 Juli 1945 melalui beberapa kali persidangan.

Konstitusi Negara Republik Indonesia baru disahkan dan ditetapkan sehari setelah tanggal kemerdekaan (18 Agustus 1945) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sejak saat itulah Undan-undang Dasar 1945 dijadikan dasar atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan negara. 

2. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat ( 27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

Periode ini terjadi pada saat Indonesia menjadi negara serikat, yaitu bentuk negara yang sesungguhnya tidak dinginkan oleh seluruh bangsa Indonesia, tetapi karena adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, maka jadilah bentuk negara serikat.

Rancangan undang-undang  Dasar Republik Indonesia Serikat dirumuskan oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi B.F.O dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus- 2 November 1948.

Penetapan Negara Indonesia Serikat menandakan bahwa Republik Indonesia hanya menjadi salah satu bagian negara bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat.

3. Periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Bentuk Negara Federasi dan penerapan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat (1949) hanyalah bersifat sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia menginginkan negara kesatuan sejak tanggal 17 Agustus 1945. Hal  itu terbukti dengan negara Republik Indonesia Serikat yang tidak bertahan lama. Negara-negara bagian yang awalnya terdiri dari 16 negara bagian, menjadi 3 negara, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Keadaan ini semakin melemahkan bentuk negara serikat. Hingga akhirnya tercapai kesepakatan antara Republik Indonesia Serikat  yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Negara Republik Indonesia untuk kembali mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Langkah selanjutnya, dibuatlah kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pada 19 Mei 1950 untuk mendirikan kembali negara kesatuan, sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

4. Periode Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-1999)

Melalui Dekrit Presiden Nomor 150 tanggal 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-undang Dasar 1945 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah Undang-undang dasar 1945 yang menggunakan angka “1945” di belakang Undang-undang Dasar baru muncul pada awal tahun 1959, ketika pada tanggal 19 Februari 1959 kabinet karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai “Pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945”. Keputusan pemerintah ini disampaikan kepada konstituante pada tanggal 1959.

Pada masa awal pemberlakuan  Undang-undang Dasar 1945 boleh dikatakan sangat kondusif, bahkan pada periode ini banyak pihak seperti presiden, DPR dan MPR menginginkan untuk tetap melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Adapun beberapa sistem yang penting untuk diketahui pada periode ini:

  • Presiden berkedudukan sebagai  Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
  • Presiden memegang kekuasaan pemerintahan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
  • MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

5Periode Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 ( Tahun 1999 sampai Sekarang)

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah adanya gelombang unjuk rasa besar-besaran oleh bebrapa kalangan, hal ini menandakan dimulainya era reformasi di Indonesia. Pada  tahun 1999 sampai 2002, MPR melakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi tuntutan reformasi 1998.  Adapun beberapa isi tuntutan saat itu adalah

  1. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  2. Penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
  3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan  Hak Asasi Manusia (HAM) serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
  4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (Otonomi daerah)
  5. Mewujudkan kebebasan pers.
  6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Perubahan pertama pun dilakukan pada sidang MPR tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002. Secara umum, hasil perubahan dari periode sebelumnya memuat beberapa hal berikut:

  • Pengaturan prinsip checks and balances system.
  • Penegasan otonomi daerah.
  • penyelenggaraan pemilihan umum.
  • penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
  • pengaturan institusi lainnya  terkait dengan hal keuangan dan lain-lain dalam rangka. menyempurnakan penyelenggaraan negara.



Source link

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *