JUKNIS BOS MI MTS MA MAK (MADRASAH) TAHUN 2022 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Avvxseihtbbyq5Kh I9Tyzo8Ixveluqjazi8 1Myl3Aweuobkn6Jawna Yoro7Exbwrjfbnatsc0N99Oijy3Bnfn5Y8Wpp411Bl4Chdzwgvwim32Rqzu

Juknis
BOS MI MTS MA MAK (Madrasah) Tahun Anggaran 2022 tertuang
dalam Kepdrijenpendis Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah
Madrasah Tahun Anggaran 2022.

 

Dalam Juknis BOS MI MTS MA MAK (Madrasah) Tahun Anggaran 2022, Kementerian
Agama melakukan reorientasi program Bantuan Operasional Pendidikan BOP RA Raudlatul
Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah BOS Madrasah yang tidak hanya memfokuskan
pada tujuan aksesibilitas, melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu
pembelajaran di madrasah. Dalam konteks ini, Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul
Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Madrasah diharapkan dapat menjadi salah
satu instrumen efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa.

 

Berdasarkan Juknis BOS MI MTS MA MAK (Madrasah) Tahun
Anggaran 2022, Dana BOS
Madarasah (Bantuan Operasional Sekolah Madrasah) bertujuan untuk: 1) membantu biaya
operasional pendidikan pada Ra udla tul Athfal dan Madrasah dalam rangka
peningkatan aksesibilitas siswa; 2) membantu biaya operasional pendidikan pada Raudlatul
Athfal dan Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan
Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi tanggung jawab satuan
pendidikan; 3) mendukung biaya operasional pendidikan pada Raudlatul Athfal dan
Madrasah dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh, pembelajaran
tatap muka, dan / atau pelaksanaan blended learning di masa Adaptasi Kenormalan
Baru; dan 4) mendukung biaya operasional pendidikan pada Raudlatul Athfal dan
Madrasah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Raudlatul
Athfal dan Madrasah.

 

Pada Diktum KESATU Kepdrijenpendis
Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS MI MTS MA MAK (Madrasah)
Tahun Anggaran 2022, dinyatakan Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan
Bantuan Operasional Pendidikan Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang meru pakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

 

Selanjutnya Diktum KEDUA Kepdrijenpendis
Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS MI MTS MA MAK (Madrasah)
Tahun Anggaran 2022, menyatakan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi Tim Pengelola Bantuan Operasional pada Tingkat
Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan dalam penyaluran, pencairan,
penggunaan, dan pelaporan dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan
Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022.

Baca Juga  Padahal Masih Bayi, Nagita Slavina Dibuat Heran karena Putra Keduanya Punya Kebiasaan Aneh Ini

 

Adapun ruang lingkup Petunjuk Teknis atau Juknis BOS Madrasah (MI
MTS MA MAK) Tahun Anggaran 2022 meliputi tata cara penyaluran, pencairan,
penggunaan, pengadaan barang / jasa, dan pelaporan dana Bantuan Operasional
Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah tahun anggaran 2022.

 

Berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis BOS Madrasah (MI
MTS MA MAK) Tahun Anggaran 2022, kriteria Penerima Dana BOS Madrasah tahun
2022 adalah: a) Dana Bantuan
Operasional Sekolah diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah
Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik
yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat; b) Memiliki izin
operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama paling sedikit 1 tahun (atau
ditetapkan paling lambat 31 Dese mber 2020), dikecualikan bagi madrasah yang
berada pada daerah 3T, perbatasan negara dan/ atau daerah lain yang diusulkan oleh
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan disetujui oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Islam; c) Madrasah yang belum mendapat izin operasional, peserta
didiknya tidak boleh dititipkan kepada Madrasah yang telah mendapatkan izin
operasional dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana
Bantuan Operasional Sekolah melalui Madrasah yang telah mendapat izin
operasional tersebut; d) Telah melakukan pemutakhiran data pada EMIS 4.0 pada
tahun pelajaran berjalan.

 

Alokasi BOS Madarsah tahun
2022 persatuan pendidikan menurut Kepdrijenpendis Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis BOS Madrasah (MI
MTS MA MAK) Tahun Anggaran 2022, adalah 1) Satuan Pendidikan jenjang RA (Raudlatul
Athfal) sebesar Rp. 600.000,- per siswa, per tahun; 2) Satuan Pendidikan
jenjang MI (Madrasah Ibtidaiyah) sebesar Rp. 900.000,­ per siswa, per tahun; 3)
Satuan Pendidikan jenjang MTS (Madrasah Tsanawiyah) sebesar Rp.1.100.000,- per siswa,
per tahun; dan 4) Satuan Pendidikan Jenjang MA MAK (Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah
Kejuruan) sebesar Rp.1.500.000,- per siswa, pertahun.

Baca Juga  Rizky Billar Pamerkan Gerakan Kaki Lincah Buah Hati, Ingin Baby L Jadi Pesepakbola: Pemain Timnas

 

Adapaun Ketentuan Umum
Penggunaan Dana BOP RA dan BOS Madrasah sesuai Kepdrijenpendis Nomor 6065 Tahun
2021 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis
BOS Madrasah (MI MTS MA MAK) Tahun Anggaran 2022, adalah: 1) Ketentuan umum
keseluruhan penggunaan dana BOP dan BOS mengacu pada Standar Biaya Masukan
(SBM) Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. 2) Penggunaan
dana BOP dan BOS didasarkan pada RKARA atau RKAM yang disusun oleh tim
pengembang yang melibatkan guru dan komite madrasah, ditetapkan oleh Kepala RA/Madrasah
dan diketahui/ dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala
Kanwil Kemenag Provinsi sesuai dengan kewenangannya. 3) Penggunaan dana BOP dan
BOS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan RA dan Madrasah, khususnya untuk membantu
mempercepat pemenuhan SNP. 4) Prioritas Penggunaan Dana BOP dan BOS adalah untuk
membantu pembiayaan kegiatan operasional RA dan Madrasah. Bagi RA dan Madrasah yang
telah menenma dana bantuan lain, tidak diperkenankan menggunakan dana BOP dan
BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOP dan BOS tidak
mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka RA dan Madrasah dapat
mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh lembaganya. 5) RA dan
Madrasah yang telah menerima dana bersumber dari APBD tidak diperkenankan
menggunakan dana BOP dan BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana
BOP dan BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka
madrasah dapat menggunakan sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah; 6)
Madrasah Negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain BOS, maka
penggunaan dana BOS hanya untuk menambahkan kekurangan, sehingga tidak terjadi
double accounting; 7) Batas maksimum penggunaan dana BOP dan BOS untuk belanja
pegawai (honor guru/ tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan)
pada madrasah negeri dan swasta sebesar 50% (lima puluh persen) dari total dana
BOP dan BOS yang diterima oleh madrasah dalam satu tahun dengan ketentuan kebutuhan
untuk belanja pegawai tersebut harus melampirkan analisa kebutuhan guru
berdasarkan jumlah pegawai yang ada dan disetujui oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota. Jika berdasarkan penghitungan kebutuhan belanja pegawai
madrasah, jumlah belanja pegawai melebihi % yang ditetapkan di atas, maka
madrasah harus menyampaikan justifikasi atas kelebihan tersebut untuk di
verifikasi dan disetujui oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota. Dalam
menentukan besaran honor rutin, madrasah dapat mempertimbangkan: a) Beban kerja
yang diterima masing-masing PTK, baik beban kerja rutin maupun beban kerja
insidentil; b) UMK masing-masing daerah, dengan memperhatikan hal berikut: 1) Jika dana BOS mencukupi, dapat diberikan
honor rutin senilai UMK setempat. 2) Jika dana BOS tidak mencukupi, honor
rutin dapat diberikan 50% atau % tertentu dari UMK setempat; c) Mempertimbangkan
ketersediaan alokasi untuk kebutuhan lainnya baik untuk kegiatan rutin/
operasional dan kegiatan peningkatan mutu berdasaran hasil EDM; d) Dalam
memperhitungkan kewajaran nilai honor/ penghasilan rutin yang diterima PTK,
khususnya madrasah swasta, perlu mempertimbangkan sumber dana lainnya seperti
dana Yayasan, dana komite, serta dari APBD. 8) Satuan biaya untuk belanja
dengan menggunakan dana BOPdan BOS mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh
Pemerintah (Satuan Biaya Masukan yang ditetapkan Kementerian Keuangan) dan/atau
Pemerintah Daerah.

Baca Juga  5G Menjadi Fokus OPPO di Indonesia Pada Tahun 2022

 

Selengkapnya baca Petunjuk Teknis atau Juknis BOS Madrasah (MI
MTS MA MAK) Tahun Anggaran 2022 melalui salinan dokumen yang tersedia di
bawah ini.

 

Link download Juknis BOS MI MTS MA MAK (Madrasah) Tahun
Anggaran 2022 (disini)

 

Demikian informasi tentang Juknis BOS MI MTS MA MAK (Madrasah) Tahun
Anggaran 2022. Semoga ada manfaatnya, terima kasih