//

Contoh Soal Ujian & Jawaban

  • Bagikan

9k=

Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana dan kunci jawaban dan pembahasan jawabannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas jurusan Ilmu Hukum yg dalam ketika ini sedang menempuh pendidikan dalam semester 6. Pada artikel kami sebelumnya kami juga telah mengembangkan Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata lengkap dengan kunci jawabannya. Selalu kami sampaikan bahwa semua Soal Ujian UT yang kami bagikan ini merupakan hasil dari rangkuman dan latihan soal mandiri yang masih ada dalam modul Anda. Jadi tentunya dengan memeriksa Soal UT ini sangat membantu Anda pada menyiapkan diri untuk menghadapi ujian semester nantinya. Seperti yg Anda tahu bahwa seluruh soal yang kami bagikan ini telah dilengkapi kunci jawabannya, dan kami nir memisahkan antara soal & jawaban. Jadi Anda sangat dimudahkan jika ingin mengusut soal ini secara online melalui HP atau Laptop Anda. Tak hanya soal saja, namun kami pula menyebarkan hal lainnya terkait tugas Anda selaku Mahasiswa UT, misalnya Contoh Laporan PKP UT, Contoh Laporan PKM UT. Dan hal lainnya pula kami bagikan pada blog ini, Anda mampu melihat Nilai UT Anda pada postingan kami sebelumnya, silahkan pakai menu search buat mencari artikel pada blog ini.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum yg kami bagikan ini selain kami kemas dalam bentuk artikel, kami pula telah menyiapkannya dalam bentuk file PDF yg mana sanggup Anda download pribadi pada akhir artikel, kami sudah menyiapkan link downloadnya. Mempelajari soal-soal seperti ini akan sangat epektif berdasarkan pada Anda belajar langsung berdasarkan modul dan membaca semua materi yang ada. Tentu hal tadi akan sangat menyita saat Anda, nah menggunakan adanya soal misalnya ini tidak sporadis soal yang akan keluar nantinya akan sama persis seperti soal yg kami bagikan dalam blog Soal Uas UT ini.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 lainnya:

  • Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat
  • Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata
  • Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana
  • Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi
  • Contoh Laporan Praktik UT Ilmu Hukum HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara

Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal misalnya ini, selain sanggup Anda download soal ini buat kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga menilik soal ini secara online, melalui Handphone Anda, lantaran pada hal ini, kami tidak memisahkan antara soal & kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam menilik soal-soal ini, kapanpun & dimana saja Anda mampu belajar, asalkan Anda sanggup internetan menggunakan handphone Anda. Pada akhir artikel, kami juga sudah menyiapkan link buat mendownload soal ini pada bentuk arsip PDF yang mana Anda akan diarahkan eksklusif pada link downloadnya. Jadi Anda tidak perlu lagi melakukan copy-paste.
Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen menurut semester 1 hingga semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana Beserta Kunci Jawaban

Seperti yg sudah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal buat satu jurusan saja, tetapi kami jua mengembangkan aneka macam soal lainnya buat jurusan yg tidak sinkron, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan buat jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, buat melihat daftar lengkap soalnya, Anda mampu menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.

Nah berikut adalah soal lengkap dari mata kuliah HKUM4406 Hukum Acara Pidana lengkap menggunakan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yg sanggup Anda pelajari buat persiapan pada mengikuti ujian akhir semester nantinya.Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406

1.Hukum pidana formal adalah peraturan yg mengatur bagaimana caranya aturan pidana yg bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ahli aturan pidana yg bernama ….
a.Van Bemmelen
b.Van Hattum
c.Simons
d.Wiryono Prodjodikoro
Jawab:
b.benar

2.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Indonesia diatur pada ketentuan ………….
a.Undang-Undang No 8 Tahun 1981
b.Undang-Undang No 81 Tahun 1981
c.Undang-Undang No 4 Tahun 2004
d.Undang-Undang No 10 tahun 2004
Jawab:
a.benar

tiga.Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 memuat asas …………
a.asas oportunitas
b.asas presumption of innocent
c.asas fair, impartial, impersonal and objective
d.asas equality before the law
Jawab:
c.sahih

4.Makna peradilan pidana terpadu (criminal justice system) berupa sinkronisasi struktural, substansial, & kultural dikemukakan sang ……..
a.Moeljatno
b.Muladi
c.Barda Nawawi Arief
d.Nyoman Sarikat Putera Jaya
Jawab:
b.benar

lima.Penyidikan hanya dapat dilakukan sang petugas Polisi Republik Indonesia yang minimal berpangkat …….
a.Sekurang-kurangnya mayor
b.Sekurang-kurangnya sersan
c.Sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi
d.Sekurang-kurangnya AKBP
Jawab:
c.sahih

6.Dalam KUHAP pihak yang berwenang melakukan Penyelidikan diatur dalam ketentuan …
a.Pasal 1 nomor 1
b.Pasal 1 nomor 2
c.Pasal 1 nomor 3
d.Pasal 1 angka 4
Jawab:
d.benar

7.Di bawah ini yg adalah kewenangan penyelidik berdasarkan perintah penyidik adalah ….
a.penangkapan, larangan meninggalkan loka, penggeledahan & penyitaan
b.mengadakan tindakan lain menurut aturan yg bertanggung jawab
c.menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan dan mengusut pertanda pengenal diri
d.mendapat laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
Jawab:
a.sahih

8.Alasan mengapa melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dari Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah ….
a.Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
b.Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan Mengganggu atau menghilangkan barang bukti
c.Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana
d.Semua jawaban benar
Jawab:
d.sahih

9. Keadaan pada tahapan antara penyidik dengan penuntut generik digunakan kata prapenuntutan, & merujuk kepada ketentuan pada pada Pasal 110 ayat (tiga) & ayat (4) KUHAP, merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ….
a.Lilik Mulyadi
b.Andi Hamzah
c.Wirjono Prodjodikoro
d.Muladi
Jawab:
a.sahih

10. Koordinasi fungsional antara penyidik & penuntut generik yg selama ini tak jarang menyebabkan polemik adalah menyangkut prapenuntutan, & poin yang paling krusial yaitu mengenai ….
a.perpanjangan penahanan buat kepentingan penyidikan & penghentian penyidikan
b.pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas masalah hasil penyidikan pada penuntut generik
c.penyerahan berkas perkara output penyidikan pada penuntut generik dan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap
d.penghentian penyidikan & penyerahan berkas kasus hasil penyidikan kepada penuntut generik
Jawab:
c.benar

11. Di bawah ini yang merupakan bentuk-bentuk surat dakwaan, Kecuali merupakan …………
a.Tunggal
b.Alternatif
c.Subsider
d.Kombinasi
Jawab:
d.benar

12. Di bawah ini pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan, Kecuali merupakan ……………………
a.Notaris
b.Tersangka, keluarganya
c.Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan
d.Penasehat hukumnya tersangka
Jawab:
a.sahih

13. Berikut ini merupakan pernyataanyang tepat mengenai perbedaan fundamental antara lembaga praperadilan & habeas corpus ….
a.suara surat perintah praperadilan adalah menjadi berikut: “Tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu pada depan pengadilan serta harus menunjukkan alasan yg menyebabkan penahanannya”
b.pada praperadilan surat perintah yang dimuntahkan melalui prosedur yang sederhana eksklusif & terbuka sebagai akibatnya dapat dipergunakan oleh siapapun
c.dalam praperadilan, hakim yg mengadili perkara peradilan mempelajari sebelum sidang biasa di pengadilan
d.habeas corpus kewenangannya terbatas dalam menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan
Jawab:
c.sahih

  • Bagikan