Misteri Kasus Orang Hilang Di Indonesia, 13 Aktivis Politik Hingga Pembantaian 1965

Kasus Orang Hilang Di Indonesia

 Misteri Kasus Orang Hilang di Indonesia 

Beberapa organisasi HAM dan para keluarga dari korban orang hilang secara misterius ini masih terus menuntut pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan janjinya mengenai penyelesaian masalah mereka dan menunjukkan kejelasan tentang nasib orang-orang tersebut.

Namun timbul kekhawatiran bahwa masalah orang hilang di Indonesia ini tidak pernah terpecahkan alasannya penyelesaian yang berlarut-larut, utamanya untuk 13 pencetus politik yang hilang secara misterius pada tahun 1997-1998.

Tetapi, hal tersebut dibantah oleh, Ifdhal Kasim, (Pejabat Kantor Staf Presiden bidang HAM), yang menyampaikan;

“Sekarang, sikap politik pemerintahan yakni perkara-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di periode lalu. Untuk ke-13 aktivis yang hilang, kami sudah meminta kepada Kapolri untuk kembali menentukan eksistensi mereka. Jika memang penelusuran telah dilakukan serta sudah diklarifkasi dan sebagainya tetapi tetap tidak ditemukan, maka tetap harus ada pernyataannya.”

Banyak yang menanyakan perihal sasaran dan waktu penyelesaian perkara orang hilang tersebut, dan Ifdhal menjawab. “Kami usahakan sudah teratasi sebelum masa pemerintahan ini berakhir”

Kasus Orang Hilang Di Indonesia

Selain masalah hilangnya 13 pencetus politik, ada juga perkara orang hilang di Indonesia yang masih menyimpan banyak misteri, beberapa diantaranya seperti:

  • Peristiwa pembantaian 1965 – 1966
  • Pendudukan Indonesia di Timor Leste sejak 1975-1999
  • Peristiwa Tanjung Priok 1984
  • Kasus Petrus 1982-1985
  • Kasus Talangsari 1989
  • Hingga abad Darurat Militer di Aceh 2003-2004

⇒ Baca juga: 7 Kasus Orang Hilang Paling Misterius di Dunia

Data resmi dari Komnas HAM serta beberapa forum hak asasi insan mencatat adanya , sekitar:

  • 32.774 orang Indonesia yang hilang pada insiden 1965
  • 18.600 orang berdasarkan KKP Timor Leste
  • 23 orang pada kejadian Tanjung Priok
  • 23 orang pada kasus Petrus
  • 88 orang hilang secara paksa pada kasus Talangsari
  • 1935 orang pada kurun darurat militer Aceh

Selain itu, 6 masalah orang hilang di Indonesia juga terjadi di Wasior, serta terjadi juga pada tahun 2013 yang menimpa Dedek Khairudin.

Kasus Dedek Khirudin ini juga tidak kalah menyeramkan alasannya ia hilang secara misterius sejak dijemput oleh 9 orang anggota Intel Korem 011 Lilawangsa, Sumatera Utara, di rumahnya.

Diketahui ada sembilan pelaku yang terlibat dalam perkara Dedek Khairudin, dua dari mereka telah dijatuhi hukuman yang berdasarkan banyak orang sungguh tidak setimpal, ialah hukuman 1 tahun dan 1.5 tahun, sedangkan eksistensi Dedek masih belum dimengerti sampai hari ini.

Msiteri Hilangnya Dedek Khairudin

Selain itu, salah satu penuntut kejelasan tentang orang-orang Indonesia yang hilang secara paksa lainnya ialah Wanmayetty. Ia ialah anak dari seorang ayah yang sampai kini hilang dan tak terang bagaimana nasibnya sejak kejadian Tanjung Priok 1984.

Wanmayetty yang juga menjabat sebagai Ketua IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) menutut Presiden Jokowi biar secepatnya memenuhi janjinya untuk membentuk tim pencari orang-orang yang disangka hilang secara paksa.

“Semuanya berawal dari penelusuran. Kami sebagai keluarga korban ingin adanya kejelasan, dan hal itu harus diawali dengan pencarian. Karena tidak mungkin ada pengadilan tanpa adanya bykti autentik dari penelusuran, konferensi dan kejelasan.” kata Wanmayetty

Kisah memilukan yang lain juga tiba dari Alberto Muhammad, salah seorang anak dari 4.000 anak Timor Leste yang secara paksa dipisahkan dari keluarga mereka.

Ia menangis sejadi-akhirnya dikala dia berjumpa dengan Markita Ximenes, sang kakak yang sudah berpisah dengannya selama 32 tahun.

Presiden Jokowi sendiri menyampaikan bahwa penyelesaian perkara orang-orang hilang di Indonesia ini selaku salah satu hal yang merepotkan apalagi lagi ditengah suasana politik yang memerlukan perundingan dan stabilitas.

Peneliti Amnesty International, Papang Hidayat, menyampaikan;

“Akan ada banyak penyelesaian-penyelesaian alternatif yang bisa diambil dalam upaya menyelesaikan duduk perkara tersebut. Ada banyak fasilitas yang mampu menyanggupi rasa keadilan para korban, mirip pemberian secara terbatas pada kerja KKR di Aceh, sehingga mereka mampu mendengarkan sebanyak mungkin pengalaman korban tergolong keluarga dari orang-orang yang hilang

Selian itu, kita juga dapat bekerja sama dengan kalangan HAM Timor Leste yang didukung oleh Komnas Ham tiap negara agar dapat melaksanakan pencarian belum dewasa yang hilang dan memberi fasilitas serta dukungan untuk bertemu dengan keluarganya. Tentunya Pemerintah Jokowi mampu menambahupaya tersebut. “

Papang mencotohkan, misalnya kini gres terdata 200 anak Timor Leste yang dibawa ke Indonesa kemudian 100 diantaranya sukses dikembalikan ke keluarganya, maka dengan pemberian pemerintah, proses pendataan tersebut mampu diperbesar sampai 10 kali lipatnya.

Dan jikalau takut akan risiko politik, hal tersebut seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan kepada publik.

Baca Juga  Buku Juknis Pengisian Drh Pppk Guru Pada Akun Sscasn Bkn Tahun 2021