PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG JUKNIS DAK FISIK TAHUN ANGGARAN 2022 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Avvxsej0Qvepphbe3Dfhbhhq1Dfiscmnlfauavh2Pelhtnxurh Egljwjexgbakqpnbtryzqwimrcxjmq1X8Feztdvlezny04Zdj0Z9Hez93N4Tbrtsb Beqriji Rzcl9Yrq93Lbclfqoltmlwtlx5Ef Znjzyehrla2Efbbfl2Sofvi1Sn6Vj7Yerw9Wq2As16000

Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk
Teknis (Juknis) DAK Fisik Tahun Anggaran 2022, yang dimaksud Dana Alokasi
Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun Jenis DAK Fisik terdiri
atas: DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan.

 

Selanjutnya dinyatakan dalam
Perpres Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Tahun Anggaran 2022, bahwa DAK
Fisik Reguler meliputi DAK bidang pendidikan; DAK bidang kesehatan dan keluarga
berencana; DAK bidang jalan; DAK bidang air minum; DAK bidang sanitasi; dan DAK
bidang perumahan dan permukiman.

 

DAK Fisik Reguler bidang
pendidikan terdiri atas subbidang: a) pendidikan anak usia dini; b) sekolah
dasar; c) sekolah menengah pertama; d) sanggar kegiatan belajar; e) sekolah
menengah atas; f) sekolah luar biasa; g) sekolah menengah kejuruan; dan h)
perpustakaan daerah. Sedangkan DAK Fisik Reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana
terdiri atas subbidang: a) penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi; b)
penguatan percepatan penurunan stunting; c) pengendalian penyakit; d) penguatan
sistem kesehatan; e) kefarmasian; dan f) keluarga berencana. DAK Fisik Reguler
bidang kesehatan dan keluarga berencana tahun 2022 bertujuan untuk pemenuhan
pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur
dasar.

 

Adapun DAK Fisik Penugasan menurut
Perpres Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Juknis
DAK Fisik Tahun Anggaran 2022, meliputi bidang: a) jalan; b) irigasi; c)
pertanian; d) kelautan dan perikanan; e) industri kecil dan menengah; f)
pariwisata; g) lingkungan hidup; h) perdagangan; i) transportasi perairan; j)
transportasi perdesaan; k) kehutanan; dan l) usaha mikro, kecil, dan menengah. DAK
Fisik Penugasan bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major
project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi
nasional.

 

DAK Fisik Penugasan dikelompokkan
ke dalam tema yang bersifat lintas bidang yang terdiri atas: a) tema penguatan
destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah; b) tema
pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian,
perikanan, dan hewani; dan c) tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan
inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. DAK Fisik Penugasan tema
penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah
terdiri atas bidang: a) pariwisata; b) industri kecil dan menengah; c) usaha
mikro, kecil, dan menengah; d) jalan; e) perdagangan; dan f) lingkungan hidup.

Baca Juga  Perencanaan Proses Buatan Meliputi Berikut Kecuali

 

DAK Fisik Penugasan tema
pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian,
perikanan, dan hewani terdiri atas bidang: pertanian; kelautan dan perikanan; irigasi;
jalan; perdagangan; lingkungan hidup; dan kehutanan. Adapun DAK Fisik Penugasan
tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua terdiri atas bidang: a) jalan; b) transportasi
perairan; dan c) transportasi perdesaan.

 

Pengelolaan DAK Fisik di
Daerah meliputi: a) persiapan teknis; b) pelaksanaan; c) pelaporan; dan d)
pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik dilaksanakan
sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.Dalam hal setiap
bidang/subbidang DAK Fisik memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian
Negara/ Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional. Dalam hal petunjuk
operasional mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik dalam APBD, petunjuk
operasional disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan
mengenai pengelolaan keuangan daerah. Petunjuk operasional ditetapkan oleh
menteri/pimpinan lembaga paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan
Presiden ini diundangkan.

 

Dinyatakan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk
Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Tahun Anggaran 2022 bahwa dalam hal
terdapat perubahan petunjuk operasional, menteri/pimpinan lembaga menetapkan
perubahan petunjuk operasional paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan
presiden ini diundangkan. Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun
dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK
Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi
dengan mengacu pada: a) dokumen usulan; b) hasil penilaian usulan; c) hasil
sinkronisasi dan harmonisasi; d) hasil penyelarasan atas usulan aspirasi
anggota Dewan Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program pembangunan
Daerah; dan e) alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN.

 

Dalam hal hasil penyelarasan
atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program
pembangunan Daerah tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana
kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan
untuk kegiatan lain.

Baca Juga  Konspirasi Dan Misteri Kelam Kejadian Domba Dugway

 

Dalam hal usulan aspirasi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah
telah ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah
namun terdapat sisa alokasi, nilai sisa alokasi dapat digunakan untuk kegiatan
lain pada bidang/ subbidang yang sama.

 

Dalam hal alokasi DAK Fisik
yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN lebih besar dari hasil
sinkronisasi dan harmonisasi usulan, Kementerian Negara/Lembaga dapat
menambahkan usulan kegiatan berdasarkan usulan Daerah dan/atau pertimbangan teknis.
Usulan rencana kegiatan tersebut hrus memuat: a) rincian kegiatan; b. metode
pengadaan; c) lokasi kegiatan; d) target keluaran kegiatan; e) rincian
kebutuhan dana; dan f) kegiatan penunjang.

 

Usulan rencana kegiatan dibahas
dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapat persetujuan. Persetujuan dilakukan
oleh Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember 2021 setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

Dalam hal Pemerintah Daerah
belum dapat memenuhi kriteria kesiapan teknis bidang/ subbidang pada kegiatan yang
merupakan usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan
program pembangunan Daerah, persetujuan diberikan catatan untuk ditunda pelaksanaannya.

 

Menurut Perpres Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Juknis atau Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi
Khusus) Fisik Tahun Anggaran 2021, Kepala Daerah dapat mengajukan paling
banyak I (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui
oleh Kementerian Negara/Lembaga paling lambat minggu pertama bulan Maret. Usulan
perubahan atas rencana kegiatan dilakukan untuk: a) optimalisasi penggunaan
alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan
yang terealisasi; dan/ atau b) perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan
atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan
program pembangunan Daerah. Adapun ketentuan mengenai optimalisasi merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini dan/atau Peraturan
Menteri/Lembaga mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.

 

Kementerian Negara/Lembaga
memberikan persetqiuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Maret melalui
sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Kepala Daerah
menyusun rekapitulasi rencana kegiatan seluruh bidang DAK Fisik yang telah
disetujui dan/atau perubahan rencana kegiatan berupa rincian dan lokasi
kegiatan serta target keluaran kegiatan d untuk selanjutnya disampaikan kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis terkait.

Baca Juga  Pengukuhan Jurusan Sosiologi Di Uny-Universitas Negeri Yogyakarta

 

Pemerintah Daerah
melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target
keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK
Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan rencana
kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan
barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

 

Pelaksanaan kegiatan DAK
Fisik memperhatikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta
prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah Daerah bertanggungjawab
sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik. Pemerintah Daerah dapat
menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema
DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan
DAK Fisik untuk tahun berkenaan. Pendanaan kegiatan penunjang meliputi: a)
desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual; b) biaya tender, tidak termasuk
honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola
keuangan; c) jasa pendamping/ fasilitator nonaparatur sipil Negara kegiatan DAK
Fisik yang dilakukan secara swakelola; d) jasa konsultan pengawas kegiatan
kontraktual; e) penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/
atau f) perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian,
dan pengawasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan paling tinggi 5%
(lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk kegiatan penunjang dapat ditetapkan
dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/ Lembaga.

 

Selenglapny silahkan
download dan baca Perpres Nomor 7 Tahun
2022 Tentang Petunjuk Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Tahun Anggaran
2022 melalui salinan dokumen yang tersdia di bawah ini

 

Link download Perpres Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Juknis DAK
Fisik Tahun Anggaran 2022 (disini)

Link download Lampiran 1 Perpres Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Juknis DAK
Fisik Tahun Anggaran 2022  (disini)

Link download Lampiran 2 Perpres Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Juknis DAK
Fisik Tahun Anggaran 2022  (disini)

 

Demikian informasi tentang Perpres Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Juklnis atau Petunjuk
Teknis DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Tahun Anggaran 2022. Semoga ada
manfaatnya, terima kasih. (ainamulyana.blogspot.com)