SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Avvxseiuyw 5 Rv49Bewfy33G4Zeybggkueuiqo73Tov5Qeiwcqgie0Lbjgbjxq 4Lqobsucka2X9 63Znkk1T 5Vnsnuvce5Lpiilpojj704Ej

Surat
Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 Tentang
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ditujukan untuk Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi/ Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia

 

Dasar hukum diterbitkannya Surat Edaran SE Dirjen GTK
Kemendikbudristek Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 Tentang Penugasan Guru Sebagai
Kepala Sekolah adalah sebagai berikut

1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru; dan

3.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala
Sekolah.(unduh Permendikbud No. 40 tahun 2021 disini)

 

Isi SE Surat Edaran Dirjen GTK
Kemendikbudristek Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 Tentang Penugasan Guru Sebagai
Kepala Sekolah menyatakan bahwa dalam rangka upaya penguatan peran kepala
sekolah yang selaras dengan kebijakan transformasi pembelajaran yang berpihak
kepada peserta didik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Permendikbudristek dimaksud merupakan pengganti Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai
Kepala Sekolah.

 

Berkaitan dengan hal
tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1.  Terdapat perubahan persyaratan penugasan guru
sebagai kepala sekolah terkait dengan:

a.   sertifikat guru penggerak;

b.   golongan paling rendah III/b bagi guru yang
berstatus sebagai pegawai negeri sipil; dan

c.
  jenjang jabatan paling rendah guru ahli
pertama bagi guru yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja.

Baca Juga  10 Tips Bisnis Online Sukses 2019

2.
Pemerintah Daerah yang memiliki guru
bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan bersertifikat
guru penggerak dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah berdasarkan hasil
evaluasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sesuai
kewenangannya.

3.
Pemerintah Daerah atau penyelenggara satuan
pendidikan yangdiselenggarakan masyarakat apabila tidak memiliki guru bersertifikat
pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan bersertifikat guru penggerak
maka:

a.
  Pemerintah Daerah dapat melakukan
koordinasi antar PemerintahDaerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan guru
sebagai kepala sekolah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
atau

b.
  penyelenggara satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat dapat melakukan koordinasi antar penyelenggara
satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penugasan guru sebagai kepala
sekolah.

4.
Pemerintah Daerah atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat apabila tidak memiliki cukup jumlah guru bersertifikat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah atau bersertifikat guru penggerak maka:

a.
  Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum
memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau
sertifikat guru penggerak. Jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah
tersebut dilalcukan paling lama satu periode jabatan yaitu 4 (empat) tahun;
atau

b.
  penyelenggara satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari
guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat guru penggerak. Jangka waktu penugasan guru sebagai
kepala sekolah tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja, paling lama
satu periode jabatan yaitu 4 (empat) tahun.

5.
Kepala sekolah pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan
tugas sebagai kepala sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang telah memiliki sertifikat pendidikan
dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat penguatan kepala sekolah
tetap melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah paling lama 4 (empat) periode
jabatan atau paling lama 16 (enam belas) tahun.

Baca Juga  DOWNLOAD PACTH APLIKASI DAPODIK 2022.C UNTUK SEKOLAH PENGGERAK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

6.
Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah
atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah berdasarkan
Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang
belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau belum
memiliki sertifikat penguatan kepala sekolah dapat tetap melaksanakan tugas sebagai
kepala sekolah sampai dengan berakhirnya masa tugas pada periode 4 (empat)
tahunan yang sedang dijalankan.

7.  Berkenaan dengan telah berakhirnya pendidikan dan
pelatihan calonkepala sekolah pada tahun    2021,
bagi Pemerintah Daerah danpenyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh masyarakat yang sudah melakukan seleksi administrasi dan/atau seleksi
substansi bakal calon kepala sekolah tetapi belum melaksanakan pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah, dapat mengalihkan anggaran yang akan digunakan
untuk pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pengembangan kompetensi
guru dan mendorong guru di wilayah binaannya untuk mengikuti seleksi pendidikan
guru penggerak.

8.  Bagi Pemerintah Daerah dan penyelenggara satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan
informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada:

alamat:
Gedung C Lantai Dasar Kompleks Kemendikbudristek

pusat
panggilan: 177

email    : pengaduan@kemdikbud.go.id

laman:
http://ult.kemdikbud.go.id

waktu
: 08.00 s.d    16.00 WIB (jam kerja)

 

Selengkapnya silahkan baca Surat Edaran Direktur Jenderal GTK
Kemendikbudristek Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 Tentang Penugasan Guru Sebagai
Kepala Sekolah melalui salinan dokumen yang tersedia di bawah ini

 

Demikian informasi tentang SE Surat
Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 Tentang
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.