Simak! Ketentuan Baru tentang Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar Bagi PNS (SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Avvxsejcwekeh Fjalltsxhteqtrqxztef2Hxspdyjsgpo Me6Gjwlofbhi3Qq3Pnobmebco2Mohcnd5Z1Jdid

Ketentuan
Baru Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar Bagi PNS terdalam
Surat Edaran SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi
Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Melalui Jalur Pendidikan. DItegaskan dalam Surat
Edaran ini bahwa dengan berlakukan SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 maka Surat
Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan lzin
Belajar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Surat Edaran SE Menpan RB
Nomor 28 Tahun 2021 tidanya hanya berlaku bagi Tugas belajar yang pendanaannya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan
belanja daerah, atau sumber lain yang sah. Tetapi
juga yang berasal dari dana mandiri atau biaya sendiri. Hal ini ditegas
pada bagian akhir Surat Edaran ini yang menyatakan Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis
mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Surat
Edaran ini.

 

Menurut Surat Edaran SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021, pengembangan
kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan
antara standar kompetensi dan / atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS
yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian
atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi,
pengembangan organisasi, peningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan,
sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dalam pengembangan karier.

 

Surat
Edaran SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 memuat persyaratan tugas
belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi, pendanaan
tugas belajar, jangka waktu tugas belajar, perpanjangan tugas belajar, tugas
belajar berkelanjutan, kedudukan, hak dan kewajiban PNS yang melaksanakan tugas
belajar, pembatalan dan penghentian tugas belajar, pemantauan dan evaluasi
serta. ketentuan lain yang terkait pengembangan kompetensi melalui jalur
pendidikan. Adapun pengaturan mengenai pengembangan kompetensi melalui jalur
pendidikan bagi PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Surat Edaran SE Menpan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang
Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan ini.

Baca Juga  Materi, Soal, Dan Kunci Jawaban - Penalaran Analisis - Mathcyber1997

 

Apa saja persyaratan dan
penetapan tugas belajar berdasarkan Lampiran Surat Edaran SE Menpan Nomor 28
Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Melalui Jalur Pendidikan. Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan
rencana kebutuhan tugas belajar Instansi, dengan persyaratan:

a. memiliki masa kerja paling singkat 1
(satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan
mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling
kurang:

1)
3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan,
untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

2)
2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan,
untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua)
tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. tidak sedang:

1)
dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;

2)
menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau
hukuman disiplin berat; atau

3)
menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian
sementara sebagai PNS.

f. tidak pernah:

1)
dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun
terakhir;

2)
dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

3)
dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

g. memenuhi persyaratan lain dan lulus
seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/ atau
perguruan tinggi;

h. menandatangani perjanjian terkait
pemberian tugas belajar;

i. pengecualian persyaratan pemberian tugas
belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan
organisasi dan prioritas pembangunan nasional;

Baca Juga  Pantun Islami Yang Menjamah Hati

j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i
ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

 

Adapun Ketentuan
Penyelenggaran Tugas Belajar Dan Persyaratan Program Studi adalah sebagai
berikut

a. Tugas belajar dapat diselenggarakan pada
perguruan tinggi dalam dan/ atau perguruan tinggi luar negeri.

b. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1)
perguruan tinggi negeri;

2)
perguruan tinggi kedinasan; dan/ atau

3)
perguruan tinggi swasta.

c. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau
sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program
studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

d. Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana
dimaksud pada huruf a merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh
negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan.

e. Program studi yang dipilih dalam
penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

1)
sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;

2)
penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;

3)
memiliki akreditasi paling kurang:

a)
B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan
tinggi dalam negeri; atau

b)
C atau baik dari lembaga yang berwenang
bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi
B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan

4)
diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

 

Adapun Pendanaan Tugas
belajar dapat bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran
pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan tugas
belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.
Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana,
sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Baca Juga  30 Puisi Tentang Bunga Singkat: Mawar, Matahari, Tulip, Melati

Ketentuan tentag Jangka Waktu Tugas Belajar berdasarkan Surat Edaran SE Menpan
Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Melalui Jalur Pendidikan, yakni sebagai berikut

a. Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka
waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku
pada masing-masing perguruan tinggi.

b. Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan
sebagai masa kerja PNS.

 

Perpanjangan Jangka Waktu
Tugas Belajar

a. Jangka waktu tugas belajar dapat
diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

b. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
huruf adiberikan berdasarkan kriteria:

1)
perubahan kondisi sistem studi/ perkuliahan;

2)
keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/ atau

 

3)
penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena

 

Selengkapnya silahkan download
dan baca Surat Edaran (SE) Menpan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan
Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Melalui Jalur Pendidikan.

 

Link download Surat Edaran
(SE) Menpan Nomor 28 Tahun 2021 (disini)

 

Demikian informasi tentang Ketentuan Persyaratan Pemberian Tugas
Belajar dan Ketentuan Persyaratan lzin Belajar Bagi PNS Semoga ada
manfaatnya.