TATA CARA (PANDUAN) PENAMBAHAN PTK BARU DI SEKOLAH INDUK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Avvxseiw8Fmz4Gqqn2Xo0Qgphjenm1Kkhio6Bou Sfndalx6Qeuvjtqk Fvmmv2Xu1Z6Wadok127Sjrncjctk6Y Z1106Esnw5Sxxcnsnqynvn83Llo93Iii0H5Uy6Kxdl9Uptqbd W3V8Yyzu3Dpjb Dk0Cl7 Ccdpi

Tata
Cara, Panduan atau Juknis Penambahan PTK Baru Di Sekolah Induk. Sebagaimana
diketahui pemerintah telah mengumumkan hasil seleksi tes PPPK guru tahun 2021.
Menurut rencana penetapan hasil seleksi PPPK guru tahap 1 bisa rampung di bulan
Januari, sedangkan untuk rencana penetapan
hasil seleksi PPPK guru tahap 1 dimungkinkan mulai bulan Pebruari. Seiiring dengan
penetapan PPPK sebagai tenaga kependidikan, para operator sekolah pasti diminta
untuk menambahkan PTK Baru Di Sekolah Induk, khusus bagi PTK yang sebelumnya
belum terdapat di sekolah induk.

 

Lalu bagaimana Tata Cara, Panduan atau Juknis Penambahan PTK
Baru Di Sekolah Induk ? Berikut ini penjelasan tentang Mekanisme dan
Prosedur  Penambahan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK) Baru di sekolah induk.

 

1.
Kewenangan Menambah PTK Baru
Di Sekolah Induk

a)
Satuan Pendidikan

·         
Menyiapkan dokumen persyaratan untuk proses tambah
PTK Baru ke dinas pendidikan/yayasan pendidikan;

·         
Menarik data PTK Baru dari Manajemen Dapodik melalui
proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik;

·         
Merekam data rinci PTK Baru melalui aplikasi Dapodik;
dan

·         
Mengirimkan data rinci PTK Baru ke Pusat
melalui proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik.

 

b. Dinas
Pendidikan Kab/ Kota/ Provinsi/ Yayasan Pendidikan

·         
Melakukan verifikasi data dan validasi
dokumen persyaratan Tambah PTK Baru dari satuan pendidikan; 

·         
Merekam data PTK baru pada laman Pengelolaan Data
PTK Baru, meliputi data: Identitas, Domisili, Kepegawaian, dan Penugasan; dan

·         
Memberikan persetujuan atas pengajuan penambahan
PTK Baru darisekolah-sekolah dibawah binaan Yayasan Pendidikan (Khusus Dinas
Pendidikan).

 

c. Pusdatin
Kemendikbud

·         
Memadankan NIK ke database Arsip PTK Kemdikbud;

·         
Memastikan bahwa PTK Baru yang ditambahkan belum
terekam pada database arsip PTK.

·         
Memadankan identitas PTK Baru dengan data
Dukcapil berdasarkan NIK;

·         
Menyediakan referensi daftar PTK Baru; dan

·         
Mengalirkan data PTK-PTK Baru ke Manajemen Dapodik.

 

2.
Dokumen Persyaratan Tambah PTK Baru

1.
Kartu Keluarga (KK);

2.
Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3.
Surat Keterangan Domisili dari kantor kependudukan setempat;

4.
Surat Keputusan (SK) Pengangkatan:

a.
bagi PTK berstatus CPNS/PNS, berupa SK pengangkatan sebagai CPNS/PNS yang
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terkait;

b.
bagi PTK berstatus pegawai tidak tetap dan mengampu di sekolah negeri, berupa
SK pengangkatan atau Surat Perjanjian Kerja yang ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian terkait;

c.
bagi PTK yang mengampu di sekolah swasta, berupa SK pengangkatan atau Surat
Perjanjian Kerja yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan;

5.
Surat Keputusan (SK) Penugasan di satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala
Satuan Pendidikan;

6.
Sertifikat Lisensi Kepala Sekolah (Opsional).

 

3.
Tahapan dan Alur Tambah PTK Baru

a)
Alur Tambah PTK Baru (Sekolah Negeri)

1)
Satuan pendidikan menyiapkan dan menyerahkan dokumen persyaratan  untuk 
proses  tambah  PTK 
Baru  ke  Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi terkait.

2.
Operator  Dinas  Pendidikan 
Kab/Kota/Provinsi  merekam data
PTK Baru melalui laman Pengelolaan Data PTK Baru, meliputi data:

a.
Identitas

b.
Domisili

c.
Kepegawaian

d.
Penugasan

3.
Nomor  Induk  Kependudukan 
(NIK)  PTK  Baru 
dipadankan secara  otomatis  ke 
database  Arsip  PTK 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (ODS Pusdatin). 

Baca Juga  REVISI JADWAL PENGUMUMAN HASIL TES PPPK GURU TAHAP 2 TAHUN 2021 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

·         
Jika 
NIK  PTK  Baru 
ditemukan/pernah  terekam  di database 
Arsip  PTK,  maka 
pengajuan  tambah  PTK baru 
secara  otomatis  akan 
ditolak  oleh  sistem 
di aplikasi.  Operator  dinas 
pendidikan  dapat menginformasikan  kepada 
satuan  pendidikan  untuk melakukan proses Tarik PTK di Manajemen
Dapodik.

·         
Jika NIK PTK Baru tidak ditemukan/belum
pernah terekam di database Arsip PTK, selanjutnya NIK dan identitas  PTK 
Baru  dipadankan  ke 
database  Dinas Kependudukan  dan 
Pencatatan  Sipil  Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil,
Kemdagri). 

4.
NIK  dan 
identitas  PTK  Baru 
selanjutnya  dipadankan  secara otomatis ke database Dukcapil
Kemdagri. 

·         
Jika 
NIK  dan  identitas 
PTK  Baru  hasil 
perekaman tidak  sesuai  dengan 
identitas  PTK  di 
database Dukcapil,  maka  proses 
tambah  PTK  Baru 
tidak  bisa dilanjutkan.  Operator 
dinas  pendidikan  harus memastikan  ulang 
kebenaran  NIK  dan 
data-data identitas  yang  direkam, 
dengan  mengacu  pada dokumen kependudukan atas PTK yang
bersangkutan.

·         
Jika 
NIK  dan  identitas 
PTK  Baru  hasil 
perekaman sesuai  dengan  identitas 
PTK  di  database 
Dukcapil, maka  pengajuan  PTK 
Baru  dapat  dilanjutkan 
dan disimpan ke dalam daftar Data Master PTK Baru dan secara otomatis
menjadi Arsip PTK Kemdikbud. 

5.
Data PTK-PTK Baru pada Data Master PTK Baru selanjutnya dikirimkan  ke 
server  Dapodik  pusat 
(Manajemen  Dapodik) secara
otomatis dan periodik.

6.
Operator  satuan  pendidikan 
melakukan  sinkronisasi  pada aplikasi Dapodik satuan pendidikan untuk
menarik data PTK baru dari server Dapodik pusat. 

7.
Operator  satuan  pendidikan 
merekam  data-data  rinci 
dan penugasan PTK Baru di rombongan belajar dengan lengkap. 

8.
Operator  satuan  pendidikan 
selanjutnya  melakukan  proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik
satuan pendidikan untuk mengirimkan 
hasil  perekaman  data-data 
rinci  dan penugasan PTK Baru ke
server Dapodik pusat.

 

b)
Alur Tambah PTK Baru (Sekolah Swasta)

1.
Satuan pendidikan menyiapkan dan menyerahkan dokumen persyaratan  untuk 
proses  tambah  PTK 
Baru  ke  Yayasan Pendidikan terkait.

2.
Operator  Yayasan  Pendidikan 
merekam  data  PTK 
Baru melalui laman Pengelolaan Data PTK Baru, meliputi data:

a.
Identitas

b.
Domisili

c.
Kepegawaian

d.
Penugasan

3.
Nomor  Induk  Kependudukan 
(NIK)  PTK  Baru 
dipadankan secara  otomatis  ke  database 
Arsip  PTK  Kementerian Pendidikan Kebudayaan (ODS
Pusdatin). 

·         
Jika 
NIK  PTK  Baru 
ditemukan/pernah  terekam  di database 
Arsip  PTK,  maka 
pengajuan  tambah  PTK baru 
secara  otomatis  akan 
ditolak  oleh  sistem 
di aplikasi.  Operator  yayasan 
pendidikan  dapat menginformasikan  kepada 
satuan  pendidikan  untuk melakukan proses Tarik PTK di Manajemen
Dapodik.

·         
Jika NIK PTK Baru tidak ditemukan/belum
pernah terekam di database Arsip PTK, selanjutnya NIK dan identitas  PTK  Baru  dipadankan 
ke  database  Dinas Kependudukan  dan 
Pencatatan  Sipil  Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil,
Kemdagri).

4.
NIK  dan 
identitas  PTK  Baru 
selanjutnya  dipadankan  secara otomatis ke database Dukcapil
Kemdagri. 

·         
Jika 
NIK  dan  identitas 
PTK  Baru  hasil 
perekaman tidak  sesuai  dengan 
identitas  PTK  di 
database Dukcapil,  maka  proses 
tambah  PTK  Baru 
tidak  bisa dilanjutkan.  Operator 
yayasan  pendidikan  harus memastikan  ulang 
kebenaran  NIK  dan 
data-data identitas  yang  direkam, 
dengan  mengacu  pada dokumen 
kependudukan  yang  sah 
dari  PTK  yang bersangkutan.

·         
Jika 
NIK  dan  identitas 
PTK  Baru  hasil 
perekaman sesuai  dengan  identitas 
PTK  di  database 
Dukcapil, maka Operator yayasan pendidikan dapat melanjutkan perekaman
data sampai ke tahapan Unggah Dokumen. 

Baca Juga  Pengertian Transmit Ccq Dan Kiat Menstabilkannya

5.
Operator  yayasan  pendidikan 
mengunggah  dokumen  SK Penugasan. 
Pengajuan  PTK  Baru 
harus  mendapatkan persetujuan
dinas pendidikan terkait.

6.
Operator  dinas  pendidikan 
melakukan  verifikasi  data 
dan validasi  dokumen  PTK 
Baru  yang  diajukan 
oleh  yayasan pendidikan:

·         
Jika data dan dokumen PTK Baru tidak sesuai,
maka proses  tambah  PTK 
Baru  tidak  bisa 
dilanjutkan. Operator dinas pendidikan harus memberikan alasan penolakan  yang 
jelas  sehingga  bisa 
ditindaklanjuti oleh yayasan pendidikan atau satuan pendidikan.

·         
Jika 
data  dan  dokumen 
PTK  Baru  sesuai, 
maka pengajuan PTK Baru dapat disetujui dan disimpan ke dalam  daftar 
Data  Master  PTK 
Baru  dan  secara otomatis menjadi Arsip PTK
Kemdikbud. 

7.
Data PTK-PTK Baru pada Data Master PTK Baru selanjutnya dikirimkan  ke 
server  Dapodik  pusat 
(Manajemen  Dapodik) secara
otomatis dan periodik.

8.
Operator  satuan  pendidikan 
melakukan  sinkronisasi  pada aplikasi Dapodik satuan pendidikan untuk
menarik data PTK baru dari server Dapodik pusat. 

9.
Operator  satuan  pendidikan 
merekam  data-data  rinci 
dan penugasan PTK Baru di rombongan belajar dengan lengkap. 

10.
Operator  satuan  pendidikan 
selanjutnya  melakukan  proses sinkronisasi pada aplikasi Dapodik
satuan pendidikan untuk mengirimkan 
hasil  perekaman  data-data 
rinci  dan penugasan PTK Baru ke
server Dapodik pusat.

 

Laman Pengelolaan Data PTK
Baru diakses melalui http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambahptk/.
Hak akses untuk tambah PTK Baru diperoleh dari keanggotan di laman Jaringan
Pengelola Data Pendidikan & Kebudayaan (SDM) Pusdatin, dengan: penugasan
sebagai Operator GTK bagi Dinas Pendidikan; dan 
penugasan sebagai Operator Yayasan bagi Yayasan Pendidikan.

 

Untuk menambahkan PTK Baru,
login ke http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambahptk/
klik Tambah pada Beranda. Ada 4 (empat) tabulasi data yang wajib dilengkapi
dalam perekaman data PTK Baru, meliputi: Identitas, Domisili, Kepegawaian  dan  Penugasan.

 

Perekaman data identitas
berikut ini harus mengacu pada dokumen kependudukan yang sah, seperti Kartu
Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP): 

1.
NIK atau Nomor Induk Kependudukan, terdiri dari 16 digit angka;

2.
Nama, cukup jelas;

3.
Tempat lahir, cukup jelas;

4.
Tanggal lahir, cukup jelas;

5.
Jenis  kelamin,  dipilih 
salah  satu  dari 
pilihan  yang disediakan;

6.
Nama Ibu kandung, cukup jelas;

7.
Agama, dipilih salah satu dari pilihan yang disediakan;

8.
Status perkawinan, dipilih salah satu dari pilihan yang disediakan;

*) Email,  electronic 
mail  atau  surat 
elektronik  (surel)  harus berstatus  aktif 
dan  milik  pribadi 
PTK  Baru  yang bersangkutan. *) Kolom dengan tanda *
menandakan bahwa  variabel yang dimaksud
wajib untuk diisi

 

Pastikan  atribut 
data  master  identitas 
PTK  Baru sudah benar sebelum
merekam data lainnya.  Jika salah satu
dari atribut master berbeda/tidak sesuai dengan data Dukcapil maka perekaman
data PTK Baru tidak bisa di Simpan. Atribut data master identitas PTK Baru,
meliputi:  NIK,  Nama,  Tanggal lahir, 
Jenis Kelamin, Nama Ibu Kandung.

 

Perekaman  data 
domisili  mengacu  pada 
alamat  tempat tinggal PTK
Baru:  1) Kabupaten/Kota,  dipilih 
salah  satu  dari 
pilihan  yang disediakan; 2)
Kecamatan,  dipilih  salah 
satu  dari  pilihan 
yang disediakan; 3) Alamat 
Jalan,  diisikan  nama 
jalan,  nomor  rumah, 
RT dan RW; 4) Desa/Kelurahan, 
diisikan  sesuai  dengan 
nama desa/kelurahan tempat tinggal PTK baru; 5) Kode  Pos, 
diisikan  sesuai  dengan 
kode  pos  tempat tinggal PTK baru, berupa karakter
angka. Kolom dengan tanda * menandakan bahwa 
variabel yang dimaksud wajib untuk diisi.

Baca Juga  SOAL LOMBA CERDAS CERMAT HARI KEMERDEKAAN

 

Perekaman  data 
kepegawaian  mengacu  pada 
Surat Keputusan Pengangkatan (SK Pengangkatan) PTK Baru:  1. Status Kepegawaian, dipilih salah satu
dari pilihan yang disediakan; 2. NIP atau Nomor Induk Pegawai, terdiri dari 18
karakter angka,  wajib  diisi 
jika  jenis  status 
kepegawaian  yang dipilih  adalah 
Calon  atau  Pegawai 
Negeri  Sipil (CPNS/PNS); 3.
Jenis  PTK,  dipilih 
salah  satu  dari 
pilihan  yang disediakan; 4.
Lembaga  Pengangkat,  dipilih 
salah  satu  dari 
pilihan yang disediakan; 5. SK Pengangkatan, diisikan nomor SK
pengangkatan; 6. TMT  Pengangkatan,  Terhitung 
Mulai  Tanggal Pengangkatan
diisikan sesuai TMT pengangkatan PTK di satuan pendidikan induk; 7. Sumber  gaji, 
dipilih  salah  satu 
dari  pilihan  yang disediakan; 8. Sudah  Lisensi 
Kepala  Sekolah,  dipilih 
salah  satu  dari pilihan yang disediakan (sudah/belum). olom
dengan tanda * menandakan bahwa  variabel
yang dimaksud wajib untuk diisi.

 

Perekaman data penugasan
mengacu pada Surat Keputusan Penugasan (SK Penugasan) PTK baru:  1. Wilayah, dipilih salah satu dari pilihan
yang disediakan, pemilihan  wilayah  mengacu 
pada  alamat  satuan pendidikan dimana PTK yang
bersangkutan ditugaskan; 2. Sekolah, 
pemilihan  sekolah  mengacu  pada 
satuan pendidikan dimana PTK yang bersangkutan ditugaskan, pilihan
sekolah hanya menampilkan satuan pendidikan aktif dan ber-NPSN; 3. Nomor surat
tugas, dituliskan nomor dari surat tugas atau SK penugasan PTK; 4. Tanggal
surat tugas, dituliskan tanggal penetapan surat tugas atau SK penugasan PTK; 5.
TMT  Tugas,  Terhitung 
Mulai  Tanggal  Tugas 
diisikan sesuai TMT penugasan PTK di satuan pendidikan induk. Kolom
dengan tanda * menandakan bahwa  variabel
yang dimaksud wajib untuk diisi. Pernyataan integritas:  “Dengan ini saya menyatakan bahwa perekaman
data dst…”harus di klik supaya data dapat di Simpan. Proses  rekam 
data  diakhiri  dengan 
menekan  tombol Simpan.

 

Perekaman data penugasan (khusus
Yayasan mengacu pada Surat Keputusan Penugasan (SK Penugasan) PTK baru:  1. Wilayah, dipilih salah satu dari pilihan
yang disediakan, pemilihan  wilayah  mengacu 
pada  alamat  satuan pendidikan dimana PTK yang
bersangkutan ditugaskan; 2. Sekolah, 
pemilihan  sekolah  mengacu 
pada  satuan pendidikan dimana PTK
yang bersangkutan ditugaskan, pilihan sekolah hanya menampilkan satuan
pendidikan aktif dan ber-NPSN; 3. Nomor surat tugas, dituliskan nomor dari
surat tugas atau SK penugasan PTK; 4. Tanggal surat tugas, dituliskan tanggal
penetapan surat tugas atau SK penugasan PTK; 5. TMT  Tugas, 
Terhitung  Mulai  Tanggal 
Tugas  diisikan sesuai TMT
penugasan PTK di satuan pendidikan induk. 6. SK Penugasan, dokumen SK penugasan
harus dipindai dan  diunggah  sebagai 
bahan  verifikasi  dan 
validasi dinas  pendidikan.  Pengajuan 
penambahan  PTK  Baru dari 
sekolah  swasta  dibawah 
binaan  yayasan pendidikan harus
disetujui dinas pendidikan terkait. Kolom dengan tanda * menandakan bahwa  variabel yang dimaksud wajib untuk diisi.

 

Demikian informasi tentang Tata Cara, Panduan atau Juknis Penambahan PTK
Baru Di Sekolah Induk. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih
(ainamulyana.blogspot.com)